Apa Gunanya Dana Aspirasi Dapil?

Polemik soal dana aspirasi setiap Daerah Pemilihan (Dapil) sebesar Rp 15 miliar bagi setiap anggota DPR bergulir makin kencang. Dari lantai Gedung DPR Senayan banyak yang gembira dan menyetujui munculnya usulan dana aspirasi Dapil tersebut. Sebagai besar partai menyepakati dana tersebut. Partai Golkar dan sebagian partai pendukung koalisi pemerintahan getol menyuarakan agar dana ini lolos dalam keputusan DPR.
Politisi di DPR memang terbelah sikapnya dalam menyikapi usulan dana aspirasi Dapil ini. Selain Partai Golkar, partai besar yang juga mendukung pengadaan dana ini adalah PDIP. Sedangkan partai yang dengan jelas-jelas menolak adalah PKS dan PAN. Sementara, PPP sikapnya mendua karena yang semula menolak kini justru mendukung. Hanya saja dukungannya tidak sebesar Rp 15 miliar melainkan diturunkan menjadi Rp 10 miliar. Tapi pada prinsipnya setuju dengan pengadaan dana aspirasi Dapil ini.
Mereka yang sepakat dengan dana tersebut, karena nantinya anggota DPR akan semakin maksimal dalam upaya memajukan daerah asal pemilihannya dengan program-program pembangunan yang selama ini tak diakomodasi pemerintah.
Sedangkan partai yang tak setuju menyatakan dana Dapil rawan penyimpangan. Seharusnya permasalahan memperjuangkan aspirasi masyarakat tak harus dijawab dengan bentuk fisik dan uang, melainkan bagaimana tingkat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta anggota legislatif di provinsi dan kabupaten/kota. Anggota dewan juga tidak memiliki otoritas untuk menjalankan anggaran.
Munculnya usulan dana aspirasi Dapil ini patut dikritisi oleh masyarakat. Apakah sudah layak, setiap anggota DPR diberi hak yang begitu besar mengelola dana yang jumlahnya tidak sedikit? Kesangsian itu bisa dimengerti karena selama ini anggota DPR dan pejabat memiliki pengalaman yang buruk dalam soal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Di DPR misalnya, sebenarnya sudah ada dana reses bagi setiap anggota dewan dan selama ini juga tak jelas ke mana penyaluran dana reses tersebut. Apakah juga benar-benar dipakai untuk konstituen di daerah? Masyarakat juga tak pernah mendapati pertanggungjawabannya.
Lalu, dari sisi pengalaman selama ini, kerawanan penyimpangan akan lebih besar dari pada sasaran yang tepat dalam mengelola dana negara. Banyak bukti yang mengarah ke sana. Karena itu, jangan sampai keberadaan dana Dapil hanya menjadi alat bancakan berikutnya anggota dewan, karena sasaran yang dituju tidak tepat atau salah mengurus. (Joglosemar)